MENGGALI JANGGALNYA RKUHP

Moderator dan Pembicara seminar. Dari kiri ke kanan: Ema (Komnas Perempuan), Max Boli Sabon (Akademisi FH Atma Jaya), Jane Aileen (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan moderator Kristian Erdianto (Reporter Kompas). (Sumber: Dokumentasi pribadi)

Jakarta, ViaductPress.com – Hukum dibuat oleh penguasa. Meskipun mewakili segenap rakyat, tetaplah tidak semua konten dalam hukum bisa disetujui masyarakat ketika mengandung peraturan yang tidak jelas atau terlalu luas lingkup pengaturannya. Apalagi jika peraturannya mengusik urusan pribadi seperti yang termuat dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Kekhawatiran itu dibahas dalam sebuah seminar yang berjudul ‘Kontroversi RKUHP: Prahara Ranah Pribadi yang Dikriminalisasi’ yang diadakan oleh Viaduct Press, Organisasi Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Jakarta.Bekerja sama dengan Senat Mahasiswa FH Atma dalam rangka Legal Expo FH Atma Jaya 2018, seminar yang diadakan di Aula BKS hari Kamis 3 Mei 2018 lalu mengupas semua keraguan mengenai dua pasal di RKUHP yang berpotensi mengusik privasi hidup masyarakat, yaitu pasal 460 tentang perzinahan dan pasal 457 tentang alat kontrasepsi. Acara berlangsung dari pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Berlangsung kondusif dan menarik.

MC Seminar Kontroversi RKUHP: Ardo (mahasiswa FH angkatan 2014) dan Irene (mahasiswa FH angkatan 2015). (Sumber: Dokumentasi pribadi)

 

Seminar ini menghadirkan empat pembicara yang berkompeten di bidangnya. Drs. Teuku Taufiqulhadi, M.Si dari Komisi III DPR-RI, Ema dari Komnas Perempuan yang menggantikan Sri Nurherwati yang berhalangan hadir, Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum. (praktisi hukum dan dosen FH Atma Jaya) serta Jane Aileen Tedjaseputra, S.H., LL.M., alumni FH Atma Jaya angkatan 2005 yang kini aktif di YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Keempat pembicara menyatu dalam diskusi yang dimoderatori oleh Kristian Erdianto, S.H., anggota pasif  Viaduct yang kini berkiprah sebagai jurnalis di Kompas. Seminar didampingi oleh Kris Lihardo Aksana Sijabat (Ardo), mahasiswa FH Atma Jaya angkatan 2014 dan Irene Natalia Frabati, mahasiswi FH angkatan 2015 yang juga merupakan reporter Viaduct.

Seminar dimulai dengan pemaparan dari Jane tentang perbedaan RKUHP yang dibuat tanggal 2 Februari 2018 dengan yang telah di-update tanggal 8 Maret 2018. Fokusnya adalah tentang penggunaan alat kontrasepsi. Versi 2 Februari mencantumkan ketentuan pidana tersebut bagi orang tak berizin di pasal 457 sedangkan versi 8 Maret menjadi pasal 443 yang  menyatakan bahwa yang bisa dipidana adalah orang yang tanpa hak atau tanpa diminta secara terang-terangan menunjukkan alat mencegah kehamilan dengan pengecualiannya terhadap petugas berwenang di Pasal 445 ayat (1). Menurut Jane, ini bertentangan dengan hak setiap manusia untuk mendapat manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dijamin dalam Pasal 28J UUD 1945. Bertentangan juga dengan Pasal 14 UU Hak Asasi Manusia yang menjamin hak manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menjamin kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) juga menjamin hak perempuan sama seperti laki-laki sehingga harus bebas diskriminasi dan berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk untuk keluarga berencana. “Tanpa informasi mengenai alat kontrasepsi, wanita hanya akan menjadi alat penghasil anak karena sudah hilang kendali atas tubuhnya,” ujar Jane.

Pasal 446E siap untuk memberikan sanksi pidana bagi pasangan-pasangan mesra yang dilakukan secara adat, siri (bawah tangan), menurut agama atau kepercayaan di luar 6 agama yang diakui di Indonesia karena dianggap tidak dicatatkan. Padahal bisa saja terdapat kendala bagi mereka untuk mencatatkan pernikahannya sehingga tidak bisa sewenang-wenang dianggap zinah. Misalnya masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil sehingga kurang akses informasi atau biaya untuk mencatatkan perkawinan. Korban pemerkosaan, ‘peminat’ poligami dan pasangan yang nikah siri pun harus siap kena dampaknya juga. Anak-anak yang berhubungan seksual juga bisa terkena delik ini karena tidak ada batasan umur lagi bagi pelaku. Akibat yang ditimbulkan dari perluasan pasal zinah juga berupa jumlah biaya penanganan perkara yang makin fantastis. Biaya penanganan perkara zinah bisa mencapai 331 Milyar Rupiah. Jika delik zinah diperluas, bisa mencapai 7,2 Triliun Rupiah yang ditanggung negara. Penjara juga makin penuh padahal banyak penjara di negara ini yang sudah melebihi kapasitas. Bisa-bisa, narapidana semakin diperlakukan tidak layak padahal mereka masih punya hak-hak yang harus diperhatikan.

Suasana seminar saat Taufiq memberikan materi. (Sumber: Dokumentasi pribadi)

 

Kedatangan Taufiqulhadi dari Komisi III DPR-RI memberikan penjelasan mengenai kerancuan perluasan delik zinah. Saat RKUHP dibuat, berbagai lapisan masyarakat diundang. Organisasi keagamaan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berhubungan dengan masalah ini, serta sarjana-sarjana hukum diundang untuk Focus Group Discussion yang membahas masalah terkait masing-masing bidang pengaturan di RKUHP secara terus-menerus. Dalam penjelasannya, perluasan Delik Zinah sebenarnya mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam. Tentang pelaporannya yang hanya bisa dilakukan oleh suami, isteri, orang tua dan anak, sudah dikompromi dengan berbagai lapisan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berkaitan delik perzinahan, menurut ICJR, berdampak pada persekusi. Persekusi ini juga termasuk karena ketidakjelasan pihak yang berwenang mengadu atau melaporkan tindak pidana. Menurut Komnas Perempuan, perluasan delik perzinahan berpotensi mengkriminalisasi perempuan. Berdiri di atas mimbar, Taufiqulhadi menjelaskan pandangan darinya selaku pihak DPR mengenai kedua pernyataan tersebut. Sebenarnya pasal 460 tentang zinah dalam RKUHP mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam, meskipun setiap agama pasti memiliki pandangan yang sama tentang zinah sebagai larangan. Konsep pengaturan zinah dalam pasal tersebut mencakup pasangan yang mencakup perkawinan maupun tidak. Persekusi, sebagaimana yang dimaksud ICJR, juga tidak dibenarkan sekalipun dalam ranah kasus zinah karena bisa kena pidana juga.

Terdapat pula larangan hubungan sesama jenis dalam RKUHP dalam dua kategori, yaitu bagi yang belum berumur 18 tahun dengan yang sudah berumur 18 tahun.

“Katanya mau kawin, terus ‘dianya’ dihamilin. Udah bablas engga dikawinin ? Pasal zinah siap mempidanakan si laki-laki” Ema dari Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pemidanaan pelaku zinah punya sisi historis di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu dari sepuluh pelaku perzinahan, hanya dua yang dihukum rajam. Sisanya diberi kesempatan bertaubat dan kembali ke isterinya. Jadi, jika memang pasal zinah di RKUHP mengadopsi konsep hukum Islam, harusnya hukum formilnya juga mengadopsi hukum Islam dengan pembuktian berupa empat orang saksi cakap hukum dengan kesadarannya sendiri.

Persekusi terjadi bagi pelaku zinah bahkan tanpa diatur dalam RKUHP. Ema menjelaskan contohnya terjadi di Aceh yang punya larangan bersunyi-sunyi. Terdapat beberapa pelaku adalah anak-anak. Pelakunya tidak hanya digrebek tetapi juga diperkosa. Akhirnya, mereka digrebek sekaligus diperkosa. Bagi pasangan yang berzinah itu, mereka dipersekusi dan disiram air comberan.

“Hukum publik bertujuan supaya tujuan negara tercapai. Kalau suatu hal tidak diatur dalam hukum publik, tujuan tidak akan tercapai” ujar Max Boli Sabon. Akademisi dan praktisi hukum FH Atma Jaya ini sempat menjelaskan mengenai masalah pencatatan perkawinan yang contohnya terjadi di Flores. Hampir 98% masyarakat di Flores adalah petani dan mereka kebanyakan tidak mencatatkan perkawinan. Tentunya akan berpengaruh pada penerapan delik zinah di RKUHP.

Setelah keempat pembicara mengemukakan pendapatnya masing-masing, dibukalah sesi pertanyaan. Menarik ketika salah satu peserta yaitu Lavergo Karosekali (Mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya) bukannya memberi pertanyaan melainkan memberi tanggapan bahwa DPR menyerap dan mengadopsi nilai-nilai agama dari pasal zinah yang merupakan ranah privat dan tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum negara, karena malah akan menjadi nilai suatu golongan agama tertentu, yaitu muslim, untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia terlepas dari apapun agamanya. Taufiqulhadi mencontohkan dengan masa kolonial ketika KUHP yang merupakan hukum Belanda diterapkan untuk masyarakat nusantara saat itu. Meskipun diterapkan, Belanda memahami bahwa masyarakat pribumi dan asia timur juga memiliki nilai-nilai tersendiri yang dianut sehingga disesuaikan. Begitu juga dengan pasal zinah di RKUHP yang disesuaikan dengan syariat Islam bagi masyarakat Indonesia yang juga banyak beragama Islam.

Di penghujung acara, Viaduct Press sempat mewawancarai salah satu pembicara yang sangat mengapresiasi acara ini. “Seneng bisa balik ke kampus. Salut sama panitia yang bisa hadirin banyak peserta. Rame. Menarik juga bahwa ada perbedaan pendapat antar narasumber. Jadi mahasiswa bisa memilih mana yang menurut mereka benar,” ujar Jane. Menurut Jane, acara seminar berlangsung bagus dan rapi. Panitia sudah mempersiapkan dengan baik. Ruangannya juga enak. Tapi diharapkan untuk ke depannya, panitia bisa menghadirkan suasana santai bagi peserta sehingga lebih leluasa bertanya. Sarannya juga sebaiknya lebih sering ada seminar yang bertemakan hukum dan HAM.

[Penulis : Vazza Muyassir]

 

Facebook
Facebook
Instagram