Bergunakah UU MD3 Untuk Masyarakat atau Hanya Menjadi Benteng Bagi DPR?

sumber : Google

ViaductPress.com – Ada banyak permasalahan di kalangan pemerintahan, baru baru ini ada permasalahan tentang revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3. Melalui sidang paripurna, pada Senin, 12 Februari 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati pengesahan revisi UU MD3 yang kontroversial itu menjadi undang-undang.

Pemerintahan seharusnya memiliki sifat yang menerima kritikan untuk sebagai evaluasi permasalahan yang ada di Negara Indonesia ini,  jika kita lihat DPR telah merevisi beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang untuk maksud tertentu ataupun kepentingan tersendiri di dalam kelembagaan tersebut.

Ini adalah salah satu cara Lembaga DPR untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa DPR mendengarkan masukan dari masyarakat. Tetapi justru dengan adanya revisi MD3 ini membuat masyarakat tidak setuju dengan adanya keputusan yang telah di rapatkan, yang seharusnya DPR bisa berkomunikasi kepada masyarkat juga.

Ada 3 pasal yang di revisi yaitu :

  1. DPR bisa memanggil paksa orang atau lembaga dengan bantuan polisi

Kekuasaan DPR ini diatur dalam Pasal 73 Ayat 4, yakni dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Pengkritik DPR bisa dipidana

Poin ini terdapat dalam Pasal 122 huruf K, yaitu DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

  1. Pemanggilan anggota DPR oleh KPK atau Polri harus dengan persetujuan Presiden RI

Poin ini terdapat dalam Pasal 245 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 

Tidak hanya kontroverisial dalam Undang – Undang tetapi masih ada lagi yang berdampak kepada masyarakat kurang baik, yaitu :

  1. Penambahan pimpinan DPR menjadi 6 orang

Terdapat dalam Pasal 84 mengenai Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan 5 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Sebelumnya, pimpinan DPR ada 5 saja dari lintas fraksi.

  1. DPD berwenang mengevaluasi Perda

Tertuang dalam Pasal 249 ayat 1 huruf J mengenai DPD yang kini mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda).

  1. Penambahan pimpinan DPD menjadi 4 orang

Terdapat dalam Pasal 260 mengenai Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas satu orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Sebelumnya, pimpinan DPD ada 3 saja.

  1. Pimpinan MPR bertambah menjadi 8 orang

Terdapat dalam Pasal 15 mengenai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas satu orang ketua dan 7 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Sebelumnya, pimpinan MPR ada 5 saja.

Beberapa dampak pasal yang direvisi :

  1. Mengenai Kewenangan DPR memanggil paksa orang

Dalam pasal ini DPR berhak memanggil paksa pihak – pihak tertentu yang di nilai tidak koomperatif. Sedangkan adanya pemanggilan secara seperti ini akan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan akan di warnai kepentingan politik induvidu, partai politik, dan kepentingan DPR sendiri.

  1. Mengenai pengkritik DPR bisa di pidana

Adanya aturan seperti ini membuat masyarakat ataupun mahasiswa tidak dapat mengkritik atas kinerja mereka di parlemen. Padahal DPR sendiri telah dipilih oleh rakyatnya yang seharusnya bisa menjadi wakil suara rakyat itu sendiri. Tetapi sejaumana kritikan yang akan dipidana atau di kenakan sangsi karena kontroversi ini belum jelas.

  1. Mengenai pemanggilan anggota DPR oleh KPK atau Polri yang harus dengan persetujuan Presiden

Proses ini kedepannya akan berdampak mempersulit pemanggilan bila ada anggota DPR yang melakukan korupsi dan pidana lainnya, karena membutuhkan waktu yang lama untuk meminta perizinan dari presiden dan harus melalu birokrasi yang panjang.

[Penulis : Ida Bagus Ramanda Murti]

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Instagram