Hidup dan Mati di Tangan Penegak Hukum

 

Sumber : imgrum

ViaductPress.com – HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak yang melekat pada setiap jiwa manusia walaupun ia (manusia) masih di dalam kandungan. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hal ini tertera pada Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hidup dan Mati di Tangan Penegak Hukum, merupakan sentilan kalimat yang mengungkapkan keadaan negara Indonesia yang masih berkelit tentang penegakkan Hak Asasi Manusia. Contohnya di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Bunyi ayat tersebut tak mutlak penerapannya di Indonesia, ada pengecualian terhadap hidup matinya seseorang. Misalnya tentang hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati di Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 sendiri tidak menganut asas kemutlakan.

“Ketika membicarakan hukuman mati ini saya memang berada di dua posisi antara iya saya mendukung dan tidak mendukung, yang bermasalah di Indonesia itu sering kali orang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana apapun itu tindak pidananya, sebenarnya mereka tidak melakukan tindak pidana tersebut, misalnya ada target-target yang diperlukan polisi makanya orang ini jadi korban, korban dari kasus kepolisian yang harus dipecahkan” imbuh Feronica selaku Dosen HAM Unika Atma Jaya. Menurut beliau ada kekhawatiran terhadap pelaksanaan proses peradilan yang dilakukan oleh aparat. Kendalannya adalah mereka-mereka aparat hukum yang acap kali tak melaksanakan proses peradilan secara jujur dan terbuka.

Persepsi dosen atas hukuman mati bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan. Misalnya dalam hukuman mati tersebut apakah hukuman yang diberikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah pertanggungjawaban manusia yang mustahil untuk bisa menghidupkan orang telah mati, karena terdapat keputusan yang sepihak dan asal-asalan. “jangan sampai kasus Sengkon dan Karta terulang lagi, misalnya orangnya sudah mati baru beberapa tahun kemudian pelaku sebenarnya baru tertangkap, saya setuju dengan hukuman mati buat tindak pidana tertentu, menurut saya yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang tindakan pidana khusus sangat hati-hati merumuskan hukuman mati, iya sekali lagi saya masih meragukan kinerja aparat penegak hukum kita, apakah jangan-jangan orang tersebut jadi korban karena orang yang diatas tidak tertangkap” ucap Feronica.

Dengan merujuk pada UUD 1945 yang tidak menganut asas kemutlakan, maka hukuman mati dapat dikecualikan. “Aturan Internasional bisa mengecualikan hukuman mati, bisa dikecualikan ketika hukum negara masih memberlakukan, walaupun HAM adalah hak yang absolut tapi di Kovenan Internasional sendiri dimungkinkan dikecualikan asalkan negara masih memberlakukan hukuman mati’’ ungkap Feronica. Jadi, setelah Kovenan Internasional yang diratifikasi oleh beberapa negara termasuk Indonesia, negara terlibat dalam Kovenan Internasional berhak juga atas pembatalan suatu aturan tentang pemidanaan hukuman mati.

[Penulis : Gema Bayu Samudra]

Facebook
Facebook
Instagram